MurtadhoRidwan Penyelesaian Sengketa Perbankan MALIA, Vol. 1, 201746 Dari total bank syariah di atas, tercatat jumlah nasabah yang berhasil digandeng sebanyak 21 juta orang. Sementara jumlah tenaga kerja (SDM) yang terserap untuk bekerja di bank-bank syariah tersebut mencapai lebih dari 52 ribu orang. BankIndonesia harus mengatur standard operating procedure (SOP)," kata Jos Luhukay, Senin (2/5/2011). Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri: 1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Berkacapada Kasus Sugiharto Sengketa Perbankan Syariah Diadili di Pengadilan Agama Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap mediasi antara. Mengatur proses penyelesaian sengketa dalam perkara pembagian harta warisan. PenjelasanPasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Putusan MK tersebut Menghilangkan Choice of Forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi. B. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah . Penyebab sengketa ekonomi syariah terpola dalam dua hal : Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) Ekonomisyariah diakui secara tegas seiring lahirnya UU Perbankan Syariah, revisi UU Peradilan Agama yang memberikan kewenangan pengadilan agama menyelesaikan sengketa syariah. Hal ini dipertegas PENYELESAIANSENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Bagian 1 dari 2 tulisan) Oleh ABDUL RASYID (Februari 2015) Perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin bertambah. Saat ini terdapat 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS), dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). denganproses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga. Pendahuluan Bab II Tinjauan Umum Tentang Syariah, Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah; Bab III Ragam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia; Bab IV Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Koheren Atau Konsisten Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia; Bab V Penutup; dan Bab VI Problematika Bagi Notaris Dalam Akad-Akad Syariah. Agamaterkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, berilah rekomendasi anda. Jawab : Berdasarkan Pasal 49 huruf (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jelas menyatakan bawah perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Hal ini diperkuat kembali Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah dalampenyelesaian sengketa pasar modal syariah. Terakhir, Tulisan ilmiah yang ditulis oleh Nurhadi dengan judul "Wasiat Wajibah sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)". Artikel ilmiah tersebut mengkaji tentang wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama. r4ZOR.