Tanahyang tidak memiliki sertifikat atau tanah yang belum dibebani hak sama sekali secara prinsip adalah tanah negara. Konsepsi tersebut disebut dengan hak menguasai tanah oleh negara yang bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan: "Bumi, dan air dan Sengketasertipikat ganda yang terjadi di desa sibang kaja disebabkan tidak ada kejelasan atas AJB dan riwayat silsilah keluarga, untuk mendapatkan kepastian hukum atas sengketa ini, maka perkara harus dilanjutkan ke Peradilan Umum. Kata Kunci: Sahnya Jual eli Tanah, Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa. How To ite: Belasantahun sudah lamanya sengketa lahan antara petani di desa darmakradenan belum usai dan tanpa kejelasan. Berdasarkan tulisan diatas juga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa hak guna usaha dimana pihak yang bersengketa adalah Pertama, pihak petani dan warga Darmakradenan yang merupakah pihak yang memohonkan serta mengklaim kepemilikan tanah. Dasarhukum peralihan hak atas tanah terdapat pada UUPA tahun 1960, pada: 1.Pasal 20 ayat 2: Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 2.Pasal 28 ayat 3: Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 3.Pasal 35 ayat 3: Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan. A. SeeFull PDFDownload PDF. PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT Oleh : Christiana Sri Murni*) email: srimurni.uniflor@ Peralihan hak atas tanah melalui jual beli idealnya dilakukan terhadap tanah-tanah yang sudah didaftarkan hak atas tanahnya (bersertifikat), karena akan menimbulkan resiko hukum yang lebih kecil Pengaduanmasyarakat Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Pengadilan Adapun prosedur yang harus dilewati jika terjadi sengketa tanah adalah sebagai berikut: 1. Ajukan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau situs resmi ATR/BPN 2. 3 Adanya sengketa tanah di tahun sebelumnya yang belum terselesaikan hingga sekarang 4. Meningkatnya jumlah sengketa tanah 5. Adanya masalah-masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah 6. Peran Camat yang belum optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah. 1.2.2 Pembatasan Masalah sengketatanah ulayat yang terjadi (2) faktor apakah yang menjadi penyebab munculnya sengketa tanah ulayat tersebut, (3) bagaimana bentuk pola-pola penyelesaian sengketa tanah ulayat. B. Tinjauan Pustaka 1. Konflik sebagai Sumber Sengketa . Istilah konflik berarti perselisihan atau, atau pertentangan Data Fisik yang belum mengandung yangberada di tanah hak guna usaha yang dikelola perusahaan.Prinsip penyelesaian sengketa dengan cara suguh hatiitu efektif, manusiawi dan memiliki kepastian hukum. Dengan selesainya sengketa tanah garapan maka terjamin pula status tanah yang menjadi hak guna usaha perusahaan perkebunan. Buku ini merupakan ekstraksi dari hasil penelitian Penggugatpemilik sah atas sebidang tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1289 Tahun 2000 seluas 1.635 m². Penggugat pada mulanya memperoleh SHM tersebut, yaitu berasal dari suami-isteri yang bernama Wahyu Sarjono (Turut Tergugat I) dan Nani Rachmawati (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual-Beli dari PPAT pada tanggal 21 September 2011 dan telah dilakukan "peralihan hak ejr6.